pedestrian rhapsody

Perlu untuk memahami karakter suatu pemerintahan, untuk mendapatkan gambaran utuh tentang sebuah gerakan protes atau perlawanan. Pers mahasiswa Catatan Kaki, yang lahir satu kuartal terakhir tahun tumbangnya Soeharto, menjadi satu bentuk dan wadah kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Maka, gambaran karakteristik Orde Baru perlu diketahui dan dipahami.

Rezim Orde Baru dibangun dengan dukungan penuh dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu, baik kekacauan politik, ekonomi, maupun budaya pada masa Orde Lama dengan Soekarno sebagai presiden.


Gerakan pertama yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk menyusun program-program dalam berbagai bidang yang akan diterapkan dan dijalankan pemerintahan ini adalah seminar Angkatan Darat kedua di Bandung pada 25 Agustus 1966. Seminar itu diselenggarakan oleh Letjend Soewarto, komandan Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) untuk menyiapkan program bagi Angkatan Darat di masa Orde Baru dan membicarakan tiga masalah besar negeri ini: politik, ekonomi dan militer.

Soewarto, di akhir masa Orde Lama, memang telah menyiapkan program yang bermaksud agar Angkatan Darat siap memimpin negeri ini. Maka diadakanlah kursus untuk Seskoad. 50% kurikulum dari kursus itu terdiri dari kursus kemiliteran dan sisanya adalah ilmu ekonomi, ilmu hukum, politik, sosiologi dan filsafat. Di antara senior Angkatan Darat yang mengikuti kursus itu adalah Soeharto yang kemudian menjadi presiden kedua.

Seminar Angkatan Darat kedua berperan besar terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru yang dijalankan selanjutnya. Konsep-konsep dasar tentang pengertian Orde Baru disusun dalam seminar ini. Adapun cuplikan lengkap dari pengertian Orde Baru yang dirumuskan dalam seminar itu adalah:

1. musuh utama Orde Baru adalah PKI/pengikut-pengikutnya yaitu Orde Lama.
2. Orde Baru adalah satu sikap mental.
3. tujuan Orde Baru adalah menciptakan kehidupan politik, ekonomi dan kultural, yang dijiwai moral pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Orde Baru menghendaki pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
5. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan commitment ideologi perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme.
6. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil berdasarkan lembaga-lembaga (institusional), misalnya MPRS, DPR, Kabinet dan Musyawarah), dan tidak kurang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultus individu; akan tetapi Orde Baru tidak menolak pimpinan yang kuat dan pemerintahan yang kuat dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri yang demikian dalam masa pembangunan.
7. Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri.
8. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demorakrasi ekonomi.
9. Orde Baru menghendaki satu tata politik dan ekonomi berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan mempunyai prinsip idiil, operasional dalam ketetapan MPRS IV/1966.
10. Orde Baru adalah satu tata politik dan ekonomi yang belum mempunyai kenyataan, yang ada baru satu iklim yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan Orde Baru ini.
11. Orde Baru adalah satu proses peralihan dari Orde Lama ke suatu tatanan baru.
12. Orde Baru masih menunggu pelaksanaan dari segala ketetapan MPRS IV/1966.
13. Orde Baru harus didukung oleh pimpinan yang berjiwa Orde Baru yang menduduki tempat-tempat strategis.
14. Orde Baru harus didukung oleh suatu imbangan kekuatan yang dimenangkan oleh barisan Orde Baru[1].

Keterlibatan militer dalam penyusunan agenda Orde Baru yang memang untuk menyiapkan militer memimpin rezim ini, berimbas besar terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat sepanjang masa Orde Baru. Militer dilibatkan dalam setiap institusi yang dibangun Orde Baru untuk menunjang dan menjalankan kekuasaannya. Terutama dalam bidang politik dan ekonomi, militer menjadi peran utama[2].

Orde Baru juga membangun sebuah Negara patrimonial. Negara semacam ini adalah di mana persepsi kultural tentang pola hubungan, baik atas-bawah maupun bapak-anak-buah, mewarnai hubungan sosial politik. Hasilnya bisa suatu sistem politik dalam bentuk hirarki yang terdiri dari hirarki-hirarki kecil, ribuan malah puluhan ribu jumlahnya, yang berhimpit-himpit satu sama lain bagi yang setara dan tidak setara bertunggangan satu di atas yang lain secara vertikal yang pada akhirnya membangun hirarki besar, lengkap, dalam suatu hubungan kekeluargaan di mana Negara dilihat sebagai keluarga besar dengan seorang bapak di puncaknya[3].Hubungan paternalistik seperti inilah yang oleh Orde Baru dipertahankan dengan Soeharto sebagai bapaknya.

Pola hubungan paternal yang dijalankan pemerintah Orde Baru dan pemberian kekuasaan kepada militer untuk mengelola kerja-kerja pemerintahan, dari ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, menciptakan satu karakter pemerintahan yang otoriter. Militer menjadi pemeran utama dalam rezim Orde Baru. Sepanjang perjalanan rezim ini, militer ditempatkan di setiap posisi penting dalam struktur pemerintahan, dari pusat hingga daerah-daerah. Selain itu pula, militer membangun basis-basis teritorial di seluruh pelosok daerah, untuk memantau dan menjalankan sistem keamanan.

Pada masa awal Orde Baru, trauma terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial masa Orde Lama, menuntut penggagas dan pendukung Orde Baru untuk pertama-tama menciptakan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Akan tetapi hal ini terus berlanjut hingga berdampak pada pemaksaan kepada setiap institusi yang tak mau bergabung dengan langgam politik yang diinginkan rezim ditindas dan disingkirkan, atas nama komitmen pada stabilisasi ekonomi dan politik[4].

Perlahan-lahan Orde Baru mulai menyusun kekuatan-kekuatan pendukung untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyeragamkan setiap bidang ke dalam satu bentuk. Penyederhanaan partai pada tahun 1975, penyatuan organisasi kepemudaan ke dalam KNPI, organisasi jurnalis ke dalam PWI, organisasi keagamaan ke dalam MUI dan sebagainya. Dan militer adalah penjaga keamanan untuk setiap aksi atau protes terhadap pemerintahan Orde Baru.

****

Telah dikatakan sebelumnya, agenda penting Orde Baru disusun pada Seminar Angkatan Darat Kedua di Bandung 25 Agustus 1966. Pada seminar itu, dibagi tiga kelompok yang kemudian disebut dengan sindikat untuk membicarakan tiga hal: ekonomi, politik dan militer[5].

Beberapa dari anggota sindikat ekonomi kemudian pada tahun 1968 diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menjadi tim penasehat ekonomi Jenderal Soeharto. Tim ini yang disebut dengan “para teknokrat“ mulai menyusun langkah-langkah kebijakan ekonomi secara luas, demikian juga langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas makroekonomi dan memperbaiki ekonomi Indonesia, termasuk infrastrukturnya yang rusak.

Maka, dengan Widjoyo sebagai pimpinan tim, dibentuklah Tim Teknis Penanaman Modal Asing. Pada tahun-tahun awal Orde Baru ini, menarik modal asing ke Indonesia dipandang sangat penting mengingat tipisnya tabungan domestik untuk penanaman modal. Widjoyo menunjuk Mohammad Sadli sebagai ketua tim teknis periode 1967-1973.

Usaha-usaha untuk menarik investor ke dalam negeri mulai dilakukan di akhir 1960-an dengan tujuan promosi investasi. Tak sukar menarik investor ke Indonesia, karena Indonesia belum memiliki Negara-negara pesaing. Pada waktu itu pemerintah belum memberlakukan syarat bahwa modal asing hanya bisa masuk Indonesia dalam bentuk usaha patungan (joint ventures), walaupun telah direkomendasikan agar para investor asing membentuk usaha patungan dengan mitra Indonesia. Factor lain yang dianggap menguntungkan oleh tim teknis ini untuk Indonesia adalah dihapuskannya pengendalian devisa. Selain itu, tim teknis ini juga menawarkan masa bebas pajak kepada investor. Jadi, kepemilikan asing 100%, tiadanya pengendalian devisa, masa bebas pajak, dan peluang mengeksploitasi berbagai sumberdaya alam Indonesia yang melimpah—semua itu merupakan faktor yang menjadikan Indonesia sebagai tempat penanaman modal asing yang cocok[6].

Keberhasilan menarik investor ini, membawa Indonesia ke masa kesejahteraan masyarakat secara umum. Rencana pembangunan ekonomi memiliki dampak yang positif yang mengalir ke pelosok-pelosok. Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7% dan tidak pernah ada dibawah 5%. Prestasi ini kebanyakan karena pendapatan dari minyak, yang tetap tinggi hingga tahun 1982, terutama dipicu lagi oleh perang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kaum nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan Negara (BUMN), pemberdayaan usaha dalam negeri, dan pembatasan terhadap perusahaan asing[7].

Meski pembangunan ekonomi dengan prinsip penarikan minat inverstor ini membawa perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi ia menimbulkan masalah serius terhadap matinya usaha kecil masyarakat. Relokasi industri Negara-negara maju ke Indonesia memang mempercepat Industrialisasi besar di Indonesia, namun industrialiasi itu tidak difokuskan kepada industri besar. Yang muncul adalah industri pangan seperti pabrik bumbu masak Mi-Won. Industri besar yang dapat menyokong industri-industri lain, seperti industri berat, tidak tampil ke permukaan[8].

Penanaman Modal Asing ini mulai diragukan oleh banyak kalangan khususnya mahasiswa akan manfaatnya pada awal 1970-an. Di masa dini itu, para teknokrat masih dapat berbicara dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi, karena teknokrat adalah guru-guru mereka. Namun pada 1973 bulan madu antara professor dan mahasiswa sudah berlalu. Maka pada 1973-1974 muncul generasi baru mahasiswa yang kecewa dengan perkembangan ekonomi terakhir[9]. Puncaknya adalah Lima belas Januari 1974 di mana aksi mahasiswa besar-besaran menentang modal asing Jepang.

Memasuki 1980-an, Indonesia mulai mengalami krisis dalam ekonomi. Krisis keuangan Asia menceburkan Indonesia ke dalam bencana ekonomi, sehingga tak ada lagi alasan utama rakyat untuk mendukung pemerintahan. Modal-modal yang mengalir ke Indonesia lebih banyak dikorupsi oleh para teknokrat dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan.

****

Stabilitas politik menjadi agenda utama di samping stabilitas ekonomi. Berbagai upaya dilakukan Orde Baru untuk menyingkirkan sisa-sisa kekuatan politik Orde Lama. Tujuan paling dasar dari pembangunan Orde Baru adalah mengantisipasi bangkitnya pengaruh Soekarnois dan PKI dalam pemerintahan. Para tawanan Orde Baru yang diduga sebagai anggota PKI ataupun orang-orang yang punya kaitan dengan PKI dikirim ke penjara atau ke pulau-pulau pembuangan tempat khusus tawanan Orde Baru.

Berbeda dengan pemecahan-pemecahan masalah-masalah ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh para ekonom dari Universitas Indonesia, cara pemerintahan Orde Baru dalam upaya mengendalikan masalah-masalah politik lebih banyak dipengaruhi oleh saran-saran dari para perwira Angkatan Darat yang menjadi asisten pribadi Soeharto: Major Jenderal Hoermadani dan Major Jenderal Ali Moertopo. Ali Moertopo kemudian lebih dikenal sebagai arsitek politik Orde Baru.

Periode awal Orde Baru 1965-1975 mengundang beragam pendapat dari pengamat dalam dan luar negeri. Sayap kanan memuji pemerintahan Soeharto karena membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat. Sebaliknya, sayap kiri mencibirnya karena dua kebijakan tersebut. Di antara para pengamat yang kurang memihak, terdapat banyak pengamat yang, di samping memuji prestasi pemerintahan Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi, juga mengutuk catatan buruk hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut[10].

Untuk menyingkirkan sisa-sisa pengaruh Soekarnois dan unsur PKI dalam pemerintahan, maka usaha yang dilakukan Orde Baru adalah mengamankan agenda Politik Pemilu yang direncanakan pada tahun 1968 dari partai-partai lama yang diduga masih tersimpan sisa-sisa pengaruh Soekarno. Dari sini muncullah konsep perombakan struktur politik oleh Ali Moertopo yang dikenal dengan istilah “Strategi Politik Nasional”. Dalam bukunya Strategi Politiki Nasional, Ali Moertopo menulis:

Bahwa penataan kehidupan politik yang dirancang pada awal Orde Baru diarahkan agar secepat mungkin dapat dicapai stabilisasi kehidupan politik dan penyederhanaan struktur kepartaian, introduksi pengangkatan dalam anggota DPR dan MPR, dan format Pemilu berikut 12 item consensus tentang itu yang dicapai antara kekuatan-kekuatan politik sipil dari partai, kalangan ABRI (TNI-AD), dan pemerintah dibuat dalam rangka mendukung ide stabilisasi politik dan ekonomi tersebut[11]

Salah satu penjabarannya adalah dengan menyederhanakan partai-partai politik dan melakukan de-Soekarnoisasi atas massa di bawah. Strategi ini diimplementasikan berkaitan dengan agenda-agenda politik nasional yang harus dilaksanakan sebagai hasil dari siding MPRS.

Selain upaya untuk menyederhanakan partai-partai dan menyingkirkan pengaruh partai-partai lama yang masih memiliki unsur Soekarnois, Orde Baru juga berusaha untuk meminggirkan peranan mahasiswa. Terkesan paradoks, karena mahasiswalah yang ikut bersama Angkatan Darat menghadapi Orde Lama. Seperti diakui Ali Moertopo dalam tulisannya:

Selain itu gerakan dan kegiatan ekstra parlementer dibatasi sehingga keadaan telah dapat dikembalikan kepada situasi normal. Aksi-aksi mahasiswa Menggugat, Kita Ingin Tahu, dan Komite Anti Korupsi berlangsung secara temporer karena tidak didukung oleh rakyat[12].

Upaya pemerintah untuk meminggirkan peranan partai politik dan peranan mahasiswa dalam pemerintahan Orde Baru membuat mahasiswa kecewa. Akan tetapi, keputusan itu didukung oleh para perwira Angkatan Darat dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Salah satu keseriusan Soeharto untuk menyederhanakan partai dalam rangka menyingkirkan unsur-unsur Soekarnois adalah dengan mendesak MPRS untuk menunda Pemilu yang ditetapkan MPRS dalam Sidang bulan Maret 1967 yang jatuh selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. salah satu alasannya adalah pemerintah masih belum dapat memastikan hubungan yang paling diinginkan organisasi-organisasi politik rakyat. Jika Pemilu dipaksakan, tentu akan berbahaya bagi pemerintahan baru. Karena jika ternyata pamor pemerintahan Soeharto itu tidak baik di mata rakyat, maka dalam Pemilu yang direncanakan tahun 1968 itu dapat dimenangkan oleh partai politik yang memilki hubungan dekat Orde Lama. Akhirnya Pemilu diundur sampai tahun 1971[13].

Partai-partai kemudian dikelompokkan menjadi tiga golongan: Golongan Nasionalis, Golongan Spritualis, dan Golongan Karya. Dalam MPR hasil Pemilu 1971 sudah diputuskan tentang penyederhanaan partai-partai politik. Bahkan, dinyatakan dengan tegas bahwa hanya tiga partai yang akan menjadi peserta Pemilu pada tahun 1977. kondisi ini mengharuskan partai-partai politik mengambil satu pilihan yaitu mengganti partai sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilu 1977. Pada tanggal 10 Januari 1973 “Kelompok Demokrasi Pembangunan” yang terdiri dari PNI, Partai IPKI, Partai Katolik, Partai Murba, Partai Kristen Indonesia menyatakan memfusikan diri ke dalam satu kesatuan wadah kegiatan politik dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tanggal 13 Februari 1973 Partai NU, Parmusi, PSII, dan PI Perti menggabungkan kegiatan politiknya dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)[14].

Setelah keberhasilan Orde Baru dalam menyederhanakan partai menjadi tiga, usaha kemudian berlanjut kepada bagaimana menjadikan Golkar menjadi partai penguasa. Usaha-usaha ini nantinya akan menjadi satu catatan panjang bagaimana militer turut menciptakan kondisi politik yang refresif dalam memaksa banyak masyarakat Indonesia untuk memilih Golkar.

Refresifitas itu juga ditunjukkan dalam merespon aksi-aksi protes mahasiswa. Aksi-aksi protes mahasiswa seiring dengan banyaknya permasalahan yang mulai muncul dari masa awal Orde Baru. Para mahasiswa mulai memprotes kasus korupsi yang mencuat tahun 1967. Pers-pers memberitakan tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para Jenderal yang dekat dengan Presiden, seperti Ibnu Sutowo (Direktur Pertamina), Jenderal Alamsyah (Aspri), Surjo, Suhardiman, Soedjono Hoemardani, dan Achmad Tirtosudiro (Direktur Bulog)[15].

Januari 1970 aksi mahasiswa mulai turun ke jalan dipimpin oleh aktifis-aktifis yang pernah ikut dalam demonstrasi tahun 1965-1966. Aksi itu direspon oleh presiden dengan dikeluarkan dua keputusan pada tanggal 31 Januari 1970 Keppres nomor 12 tahun 1970 tentang pembentukan komisi 4, dan Keppres nomor 13 tahun 1970 tentang pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai penasehat presiden.

Dikeluarkan Keppres itu, aksi mahasiswa pun mulai surut. Tapi, aksi mahasiswa kembali membesar ketika pemerintah hanya mengadili kasus-kasus kecil, sementara kasus-kasus korupsi besar seperti Pertamina dan bulog tak tersentuh. Pemerintah bersikap resisten terhadap semua kritikan. Pemerintah terus menolak kritikan-kritikan umum itu.

Masalah lain yang disoroti mahasiswa adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1971-972. pembangunan TMII itu dianggap oleh mahasiswa sebagai proyek yang memboros uang Negara. Rencana pembangunan TMII itu diakui oleh Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro:

Rencana pembanguanan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1972 menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan para teknokrat Widjojo Cs. Gagasan Bu Harto dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan kepentingan Negara mengingat biayanya terlampau mahal dan tidak jelas cara memperoleh dananya. Disebut-sebut biaya proyek tersebut mencapai Rp. 10,5 miliar. Proyek tersebut dianggap terlampau dini dicanangkan sehingga tidak ada bedanya dengan proyek mercusuar di zaman Nasakom.[16]

Protes mahasiswa menentang pembangunan proyek TMII itu mendapat tanggapan politik yang keras dari Soeharto. Dinyatakan Soeharto dalam Pidatonya pada kesempatan peresmian rumah sakit Pertamina:

“Kalau pada saat ini ada yang melanggar konstitusi, saya akan kembali pada sikap saya ketika menghadapi PKI pada bulan Oktober 1965 dengan menggunakan Supersemar.” Soeharto menambahkan bahwa orang yang paling menyokong ketika itu adalah istrinya, Front Pancasila, dan generasi 66. presiden Soeharto aksi protes saat itu yang dianggapnya telah menyalah-gunakan sistem demokrasi.[17]

Pernyataan politik Soeharto itu membuat aksi-aksi demonstrasi turun ke jalan mulai menurun. Sikap tegas itu ditunjukkan pula dengan melakukan aksi penahanan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menentang proyek pembangunan TMII. H.J. Princen, Ketua Lembaga Pembelaan Hak Asasi Manusia, Arief Budiman, dan dua mahasiswa lainnya ditangkap oleh aparat Komando Pemulihan Keamanan (Kopkamtib).

Sejak itu hingga tahun 1974, aksi mahasiswa terus bergejolak dengan berbagai macam isu. Puncaknya adalah pada Januari 1974. Isu yang dibawa mahasiswa adalah penolakan terhadap bantuan modal asing. Aksi mahasiswa ini didukung angkatan 66. Pada 9 Januari 1974, mahasiswa ITB melakukan pembakaran patung Sodjono Hoemardani dan Perdana Menteri Jepang Tanaka yang berencana datang ke Indonesia 15 Januari 1974. Para mahasiswa memberi sindiran dengan menyebut penasehat presiden bidang ekonomi Soejono Hoemardani sebagai “dukun palsu”, dan Ali Moertopo sebagai “calo politik”.

Aksi mahasiswa semakin gencar menjelang kedatangan PM Jepang Tanaka. Hariman Siregar, selaku ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, mengatakan kepada Soemitro, bahwa mahasiswa akan melakukan aksi pada hari kedatangan PM Jepang Tanaka. Mahasiswa juga berniat untuk berdiskusi dengan PM Jepang Tanaka. Soemitro menyanggupi keinginan mahasiswa. Tapi kemudian Hariman Siregar memutuskan bahwa tidak ada dialog. Dialog diganti dengan aksi demonstrasi ke jalan. Pada tanggal 15 Januari 1974, ketika mahasiswa masih ada di jalan Salemba, di Pasar Senen, sudah terjadi aksi perusakan dan pembakaran.

Akibat dari peristiwa 15 Januari 1974, situasi Jakarta semakin mencekam. Dalam peristiwa itu tercatat korban 11 orang tewas, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan, dan 775 orang ditahan oleh aparat keamanan. Di antara yang tertangkap itu terdapat aktivis mahasiswa, beberapa guru besar dan dosen UI, dan tokoh LSM.

Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) membuat gerakan protes mahasiswa semakin lemah. Peristiwa itu telah menorehkan sikap saling curiga-mencurigai sekaligus perasaan traumatic. Setelah peristiwa itu, mahasiswa lebih banyak beraktifitas di dalam kampus.

****

Pada dasarnya pers merupakan cerminan dari kehidupan masyarakatnya, termasuk di sini pers mahasiswa.[18] Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa awal Orde Baru berada dalam kondisi peralihan dari keadaan politik yang tegang sisa-sisa Orde Lama. Orde Baru yang sedang membangun konsep untuk keberlanjutan Orde Baru, mendapat dukungan dari pers mahasiswa.

Pers Mahasiswa dalam pengertian sederhana adalah pers mahasiswa yang dikelola oleh mahasiswa. Pers mahasiswa dan pers umum dalam fungsi dan persyaratan yang harus dipenuhinya pada dasarnya tidak berbeda. Syarat dan fungsi yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan pers adalah adanya unsur publisita, universalita dan aktualita, periodisita, sedangkan fungsi utama pers adalah mendidik, menghibur, memberikan informasi dan melakukan kontrol sosial.[19]

Pers Mahasiswa juga memiliki perbedaan arti dengan Pers Kampus. Lokakarya Pola Pendidikan dan Pengembangan Pers Mahasiswa di Malang tahun 1977 memberikan batasan bahwa yang disebut dengan pers kampus adalah pers yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan dikelola oleh civitas academica, dengan demikian pers kampus bisa saja tidak diasuh oleh mahasiswa. Sedangkan yang dimaksud oleh pers mahasiswa adalah seperti disebutkan di atas, pers yang dikelola mahasiswa.[20]

Seperti telah dipaparkan di bagian kondisi politik dan ekonomi Orde Baru, kondisi itu turut berimbas pada kehidupan pers mahasiswa. Gerakan-gerakan protes dalam bentuk aksi demonstrasi juga dilakukan dalam bentuk pers mahasiswa. Artinya, hidup dan matinya gerakan mahasiswa juga seiring dengan hidup matinya pers mahasiswa.

Ini disebabkan pers mahasiswa adalah satu corong atau alat gerakan mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi, pembungkaman gerakan mahasiswa oleh Orde Baru juga menyertakan pembungkaman atau pembreidelan pers mahasiswa. Maka, di beberapa periode tertentu pada masa Orde Baru pers mahasiswa mengalami kematian. Periode 1966 ada harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, Mimbar Demokrasi dan lain-lain. Periode di awal 1978 dan 1980 pemberhetian terbit dan penyitaan pada surat kabar kampus Universitas Indonesia SALEMBA, KAMPUS (ITB), Gelora Mahasiswa dan hamper seluruh penerbitan pers mahasiswa masa itu.

Isu-isu yang diangkat pers mahasiswa juga dipengaruhi oleh kondisi objektif politik yang melingkupinya. Kondisi yang memungkinkan pers mahasiswa dengan segala keberaniannya mengungkapkan semua realitas kehidupan, termasuk kritik-kritik sosial hanya bisa hidup lancer bila pimpinan kampus atau pimpinan politik Negara berada dalam suatu kondisi politik atau sistem politik yang memungkinkan menyerap aspirasi “rakyatnya”. Bila tidak, maka sanksi akan dijatuhkan pula pada pers mahasiswa.

Awal periode Orde Baru isi pemberitaan pers mahasiswa banyak memaparkan keseluruhan kejelekan sistem politik demokrasi terpimpin dalam seluruh aspeknya. IPMI sebagai organisasi pers mahasiswa juga melibatkan diri dalam politik ini dengan sekaligus menjadi biro penerangan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. IPMI kala itu diakui oleh Departemen Penerangan RI, sejajar dengan organisasi pers lainnya.[21]

Masa awal Orde Baru ini, perdebatan tentang profesionalisme dan amatirisme berkembang di kalangan aktifis pers mahasiswa. Ini menjadi dilemma bagi banyak kalangan aktifis pers mahasiswa. Di satu sisi, profesionalisme menuntut keterlibatan dalam kancah politik dan persaingan bebas dengan pers umum, namun disi lain, masuk ke dalam kancah politik dianggap akan mematikan sikap independen.

Akhirnya pada tahun 1971 pers mahasiswa mengalami kemunduran. Ini disebabkan kebijakan format baru politik Indonesia yang mewajibkan aktifitas kemahasiswaan juga pers mahasiswa hanya di dalam kampus. Tentu saja tidak semua pers mahasiswa itu mati, masih cukup banyak penerbitan-penerbitan mahasiswa terutama yang berada di dalam kampus, tapi tidak lagi besar seperti Harian KAMI.

Setelah peristiwa 15 Januari 1974, setelah beberapa penerbitan-penerbitan pers umum yang besar seperti ABADI, PEDOMAN, INDONESIA RAYA, HARIAN KAMI dibreidel, pers mahasiswa di dalam kampus diberi angina segar untuk hidup. Tetapi pers mahasiswa diharapkan tetap berada sebagai sub-sistem daripada sistem pendidikan tinggi, hal ini berarti bahwa pers mahasiswa berada dalam struktur konsolidasi format baru sistem politik Indonesia. Maka, penerbitan-penerbitan yang lahir dari kebijakan format baru politik ini diberikan kebebasan untuk berkembang. Selain itu, pers mahasiswa masa ini mendapatkan subsidi penerbitan minimal 50% dari ongkos penerbitan. Hal inilah awal mula ketergantungan pers mahasiswa terhadap pimpinan Universitas.

Kemudian di periode 1978, pers mahasiswa kembali bergejolak dengan mengisi kekosongan sementara pers umum yang dibreidel pemerintah seperti Harian KOMPAS, SINAR HARAPAN, MERDEKA, INDONESIAN TIMES, SINAR PAGI, PELITA dan beberapa surat kabar lainnya. Masa ini pers mahasiswa mengeluarkan pemberitaan yang keras. Oplah surat kabar mencapai puncak-puncaknya, menjadi puluhan ribu, dan dibaca oleh banyak orang.[22] Akan tetapi, nasib pers mahasiswa ini juga mengalami nasib serupa dengan pers umum. Baru pertama kali dalam sejarah pers mahasiswa Indonesia, hamper seluruh pers mahasiswa mati atau diberhentikan terbit oleh Pemerintah secara serentak untuk sementara waktu dan akhirnya setelah lebih enam bulan diperbolehkan terbit kembali.

Pada masa 1978 itu, juga diberlakukan pembekuan organisasi Dewan Mahasiswa (DEMA) oleh Pangkopkamtib sejak 21 Januari. Hal ini melumpuhkan organisasi mahasiswa tingkat Universitas, institute dan akademi, sekaligus jaringan mahasiswa tingkat nasional. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan NKK/BKK yang sangat ampuh dalam mendepolitisasi gerakan mahasiswa. Peraturan ini meletakkan organisasi langsung di bawah control pimpinan Perguruan Tinggi.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berusaha untuk menggiatkan kerja-sama antar senat-senat fakultas sejenis dan organisasi sejenis yang dikenalkan oleh Dirjen Dikti Prof. Dr. D.A. Tisna Amidjaja dengan istilah Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis (ISMS). Pelaksanaan kegiatan ISMS ini mendapat sokongan penuh dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus diawasi gerak-geriknya untuk dijauhkan dari masalah-masalah politik.[23]

Sejak saat itulah gerakan mahasiswa dijinakkan oleh NKK/BKK. Perlawanan selanjutnya banyak bergulir pada persoalan-persoalan di dalam kampus semata. Mulai periode ini, gerakan mahasiswa dan pers mahasiswa terus berusaha untuk mengkritik kebijakan NKK/BKK.


Catatan Kaki:



[1] Edy Budiarso, Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa ‘77/78, Grasindo. Jakarta 2000. hlm. 2-3

[2] Ibid

[3] Dhaniel Dhakidae. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2003. hlm. 226.

[4] Edy Budiarso, op. cit. hlm. 33-34

[5] Thee Kian Wie (editor). Pelaku Berkisah, Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an, PT. Kompas Gramedia Utama, Jakarta. Hlm. 106-107

[6] Ibid. hlm 110

[7] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Serambi. Jakarta 1 Mei 2008. hlm.594

[8] Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa ’77/’78. Edy Budiarso. Grasindo. Jakarta 2000. hlm 18-19

[9] Thee Kian Wie,. Op. cit. Hlm 108-109

[10] M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Srambi, Jakarta. hlm 558

[11] Strategi Politik Nasional (Jakarta, CSIS. 1974). Hlm 22

[12] ibid

[13] Dhaniel Dhakidae. Partisipasi Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru, Jakarta, Grafiti. 1972. hlm. 106

[14] Dhaniel Dhakidae. Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surutnya partai Politik (Jakarta. LP3ES, 1986) hlm. 189

[15] Koran Mahasiswa Indonesia, Juli 1967

[16] Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa Malari 1974 (Jakarta, Sinar Harapn Press), hlm 144

[17] Ibid

[18] . Amir Effendi Siregar. Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti (PT Karya UniPress. Jakarta 1983). Hlm.2

[19]Ibid

[20] Ibid Hlm 35. Perdebatan tentang perbedaan pers kampus ini melibatkan Departemen P & K melalui Dirjen Pendidikan Tinggi dalam sambutannya pada Pendidikan Pers di ITB pada awal tahun 1980, menyebutkan pers yang dikelola oleh mahasiswa dan diterbitkan dari dalam kampus aadalah Pers Kampus. Perdebatan ini lebih bersifat politis daripada ilmiah.

[21] Nugroho Notosusanto, Riwayat Singkat Pers Mahasiswa Indonesia, Buku Kongres Ke 2 IPMI, IPMI cabang Yogyakarta, 1969. hlm 25

[22] Majalan PRISMA no 10, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial baca: Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers, (LP3ES) Jakarta, hlm. 73

[23] Edy Budiyarso, op. cit. hlm 244